TRANSISI ENERGI DAN KEMANDIRIAN NELAYAN: Dinamika Konversi BBM ke BBG di Wilayah Pesisir
Synopsis
Buku ini lahir dari realitas yang sering luput dari perbincangan besar soal energi nasional: kehidupan nelayan skala kecil di wilayah pesisir dan kepulauan. Selama puluhan tahun, BBM menjadi tulang punggung aktivitas melaut, sekaligus sumber kerentanan akibat fluktuasi harga, keterbatasan pasokan, dan ketergantungan struktural. Buku ini mengajak pembaca melihat transisi energi bukan sebagai jargon kebijakan, tetapi sebagai proses nyata yang menyentuh dapur, perahu, dan keberlanjutan usaha nelayan kecil. Disusun secara runtut dari konsep hingga praktik lapangan, buku ini membahas kebijakan konversi BBM ke BBG dalam kerangka pembangunan nasional, karakteristik sosial ekonomi nelayan kecil, hingga pengalaman implementasi di daerah pesisir. Pembahasan tidak berhenti pada sisi teknis, tetapi juga menyoroti dampak ekonomi, dinamika sosial, kesiapan infrastruktur, serta tantangan kelembagaan yang kerap menentukan berhasil atau gagalnya program. Di bagian akhir, buku ini menawarkan rekomendasi strategis yang realistis dan kontekstual, dengan satu benang merah yang jelas: transisi energi hanya akan berkelanjutan jika mampu memperkuat kemandirian, ketahanan usaha, dan kesejahteraan nelayan kecil sebagai aktor utama di garis depan perubahan.
References
Ardiansyah, A., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2024). Effectiveness of the distribution of 3 kg liquefied petroleum gas (LPG) cylinders targeted according to Presidential Regulation Number 38 of 2019. Journal of Public Policy and Energy Studies, 14(2), 266–281.
Ardiansyah, R., Rahmatiar, F., & Abas, N. (2024). Tata kelola distribusi LPG bersubsidi bagi nelayan kecil di wilayah pesisir Indonesia. Jurnal Kebijakan Energi Indonesia, 13(1), 45–62.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). Peta jalan pembangunan ekonomi biru Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia.
Badan Pusat Statistik. (2022). Nilai tukar nelayan 2022. Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik sumber daya laut dan pesisir 2023. Badan Pusat Statistik.
Baruno, B., Iskandar, B. H., Imron, M., & Mawardi, W. (2014). Performance of liquefied petroleum gas for 6.5 HP engine as an alternative fuel in small motorized fishing boat. Journal of Marine Technology, 5(1), 13–25.
Dewan Energi Nasional. (2019). Kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional. Dewan Energi Nasional.
Ditjen Migas. (2022). Program konversi BBM ke BBG untuk nelayan sasaran. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dunn, W. N. (2004). Public policy analysis: An introduction (3rd ed.). Pearson Education.
Dye, T. R. (2008). Understanding public policy (12th ed.). Pearson Education.
Firdaus, M., & Widodo, S. (2021). Efisiensi usaha perikanan tangkap skala kecil di Indonesia. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 16(2), 157–170.
Firdaus, M., & Widodo, T. (2021). Ketahanan usaha perikanan skala kecil dan dinamika biaya produksi. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 16(2), 145–159.
Geels, F. W. (2002). Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: A multi-level perspective and a case-study. Research Policy, 31(8–9), 1257–1274.
Handayani, R. (2022). Kelembagaan lokal dan keberlanjutan pembangunan pesisir. Jurnal Sosiologi Pesisir, 4(2), 101–118.
Hidayati, N., & Suryawati, R. F. (2022). Kesejahteraan rumah tangga nelayan dan determinannya di wilayah pesisir Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 13(1), 45–60.
International Energy Agency. (2022). World energy outlook 2022. IEA.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). Handbook energi Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). Nelayan kecil dan ketahanan ekonomi pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). Laporan tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2023. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kurniawan, T., & Adiwibowo, S. (2022). Ekonomi biru dan transformasi kebijakan pesisir di Indonesia. Jurnal Pembangunan Wilayah, 18(3), 215–232.
Kusnadi. (2019). Nelayan: Adaptasi dan kerentanan sosial. LKiS.
Kusumaningsih, A., Angkoso, C. V., & Kuswanto, D. (2018). Peningkatan ekonomi komunitas tukang becak melalui konversi energi BBM–BBG. Annual Conference on Community Engagement, 94–105.
Lumi, L. A., Pangalila, F. P. T., Pamikiran, R. D. C., Masengi, K. W. A., Manoppo, L., & Dien, H. V. (2022). Studi perbandingan penggunaan bahan bakar gas dan bahan bakar minyak pada mesin katinting. Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap, 8(1), 25–30.
Ma’muri, M. (2010). LPG sebagai energi alternatif: Hambatan dan peluang pemanfaatan BBG di Indonesia. Jurnal Energi dan Lingkungan, 6(1), 45–56.
Ma’muri, M. (2010). Distribusi energi dan tantangan logistik di wilayah kepulauan Indonesia. Jurnal Transportasi dan Logistik, 2(1), 45–58.
Mandra, M. A. S., Sunardi, & Paloboran, M. (2016). Konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) bagi nelayan di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Jurnal Ecosystem, 16(1), 1–8.
Mandra, M., Baruno, A., & Hidayat, R. (2016). Studi konversi BBM ke BBG pada mesin kapal nelayan skala kecil. Jurnal Teknik Mesin Indonesia, 21(2), 89–98.
Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and public policy. Scott, Foresman and Company.
Nugroho, R. (2017). Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, dan manajemen kebijakan. Elex Media Komputindo.
Nugroho, R. (2020). Kebijakan publik di negara berkembang (Edisi revisi). Elex Media Komputindo.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran.
Prasetyo, A., & Nugroho, H. (2022). Pembelajaran sosial dalam adopsi inovasi teknologi pada kelompok usaha kecil. Jurnal Sosiologi Reflektif, 16(1), 77–95.
Putra, R. A., & Rahmawati, D. (2021). Tata kelola energi lokal dan keberlanjutan distribusi LPG di wilayah pesisir Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, 6(2), 89–105.
Rahardjo, M., & Susilowati, S. H. (2020). Ketahanan usaha nelayan kecil dan tantangan pembangunan pesisir. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 10(2), 137–150.
Rahman, A., & Sulastri, L. (2021). Integrasi kebijakan sektor perikanan dan perlindungan usaha kecil pesisir. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 9(2), 134–150.
Rhodes, R. A. W. (1997). Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability. Open University Press.
Satria, A. (2014). Politik kelautan dan perikanan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Satria, A. (2015). Pengantar sosiologi masyarakat pesisir. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Setiawan, B. (2021). Kebijakan publik dan perubahan bertahap. Prenadamedia Group.
Sheila, S. (2023). Persepsi terhadap karakteristik inovasi konverter kit dalam program konversi BBM ke BBG. Jurnal Sosial dan Pembangunan Energi, 5(2), 101–114.
Siregar, H., & Prakoso, B. (2023). Diversifikasi energi produktif untuk usaha kecil pesisir. Jurnal Energi dan Pembangunan, 5(1), 23–39.
Sovacool, B. K., Burke, M., Baker, L., Kotikalapudi, C. K., & Wlokas, H. (2017). New frontiers of the energy justice concept. Energy Policy, 105, 677–691.
Suharto, E. (2021). Kebijakan sosial dan keberlanjutan pembangunan. Alfabeta.
Sulistyono. (2014). Program diversifikasi energi melalui konversi BBM ke BBG dan kendala perkembangannya. Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas, 4(2), 27–34.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
Utami, N. W., & Pranowo, W. S. (2021). Dinamika sosial ekonomi nelayan dalam menghadapi perubahan sistem produksi. Jurnal Sosiologi Pedesaan, 9(1), 55–70.
Utomo, D., & Lestari, P. (2023). Digitalisasi tata kelola energi lokal dan implikasinya bagi keadilan akses. Jurnal Kebijakan Digital, 2(1), 55–71.
Winarno, B. (2014). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus (Edisi revisi). CAPS.
