PENGELOLAAN KEUANGAN PPPG KEMENAG: Transparansi, Akuntabilitas, dan Inovasi

Authors

Andrea Geovani, S.Pd. M.A
Eddy Rohayedi, S.E., M.E.

Synopsis

Program Pendidikan Profesi Guru (PPPG) menuntut tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan adaptif agar tujuan peningkatan mutu guru dapat tercapai secara berkelanjutan. Buku ini hadir sebagai referensi untuk memahami sistem, mekanisme, serta praktik pengelolaan keuangan PPPG di lingkungan Kementerian Agama. Mengulas secara runtut mulai dari landasan regulasi, prinsip good governance, profil dan peran PPPG, hingga mekanisme perencanaan anggaran, penyaluran dana, pengadaan barang dan jasa, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Lebih dari sekadar paparan teknis, buku ini juga membahas peran audit internal dan eksternal, strategi pencegahan penyimpangan, keterlibatan stakeholder, serta pemanfaatan sistem digital dalam mendorong transparansi. Pada bagian akhir, pembaca diajak menelaah berbagai inovasi, tantangan implementasi, serta rekomendasi kebijakan yang relevan bagi penguatan tata kelola keuangan PPPG ke depan. Ditujukan bagi pengelola PPG, dosen LPTK, pengelola keuangan, auditor, mahasiswa PPPG, serta pemerhati kebijakan pendidikan, buku ini diharapkan menjadi rujukan penting dalam membangun sistem pengelolaan keuangan PPPG yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan guru.

Author Biographies

Andrea Geovani, S.Pd. M.A

Andrea Geovani adalah seorang akademisi dan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia. Ia berkompeten dalam bidang akuntansi syariah dan aktif mengajar di Program Studi Akuntansi Syariah.

Beliau menempuh pendidikan sarjana (S1) di Universitas Palangka Raya dan memperoleh gelar magister (M.A.) dari Universitas Airlangga. Andrea juga terlibat langsung dalam berbagai kegiatan akademik yang mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa, termasuk pendampingan pada praktik kerja lapangan dan keterlibatan dalam pelatihan profesional seperti Brevet Pajak untuk meningkatkan kemampuan praktis dosen dan lulusan. Andrea aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah di bidang akuntansi syariah, audit, dan topik-topik terkait keuangan syariah, dengan beberapa karya yang dikutip dalam basis data ilmiah nasional. Sebagai penulis buku “Pengelolaan Keuangan PPG Kemenag: Transparansi, Akuntabilitas, dan Inovasi”, Andrea menghadirkan perspektif akademik kuat yang menggabungkan teori pengelolaan keuangan dengan praktik implementasi di konteks pendidikan profesi guru.

Eddy Rohayedi, S.E., M.E.

Penulis adalah seorang akademisi dan profesional yang berkaitan erat dengan kajian ekonomi dan manajemen di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Ia aktif menulis serta meneliti di bidang ekonomi dan manajemen. Ia dikenal konsisten menerbitkan karya ilmiah yang relevan dengan tata kelola keuangan, perilaku ekonomi, dan praktik manajerial dalam konteks pendidikan dan organisasi. Dengan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan pengalaman akademik di tingkat pascasarjana, Eddy memiliki pemahaman yang kuat dalam aspek teori ekonomi, pengelolaan sumber daya, serta dinamika perilaku ekonomi dalam konteks pendidikan dan masyarakat. Kombinasi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dan Magister Ekonomi (M.E.) mencerminkan keseimbangan kompetensi antara teori dan praktik, yang relevan dalam kajian tata kelola keuangan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam buku “Pengelolaan Keuangan PPG Kemenag: Transparansi, Akuntabilitas, dan Inovasi”, Eddy berkontribusi dengan perspektif ekonomis dan analitis yang memperkaya diskusi tentang mekanisme pengelolaan keuangan, efektivitas tata kelola anggaran, serta inovasi dalam sistem pelaporan dan akuntabilitas di program profesi pendidikan.

References

Antara News. (2025, January 21). RI govt expands teacher training to all religions, boosts allowances.

https://en.antaranews.com/news/393205

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023. BPK RI.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). Pedoman pengendalian internal pemerintah. BPKP.

BPKP. (2014). Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jakarta.

BPKP. (2022). Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Instansi Pemerintah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. (2025). Pedoman Akademik PPG Dalam Jabatan Tahun 2025. https://filesdev.kemenag.go.id/ppg/file/regulasi/Pedoman_Akademik_2025.pdf

Ditjen Perbendaharaan. (2021). Pedoman Pelaksanaan SAKTI dan OM-SPAN. Kementerian Keuangan RI.

Ditjen Perbendaharaan. (2022). Treasury 3.0: Transformasi Digital Sistem Perbendaharaan Negara. Kementerian Keuangan RI.

Ditjen Perbendaharaan. (2023). Laporan Evaluasi Implementasi SAKTI dan e-Rekon&LK. Kementerian Keuangan RI.

Hadad, M. D., et al. (2021). Capacity building in public sector finance: Strengthening human capital for accountability. Journal of Public Administration Studies, 12(2), 115–130.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi. Salemba Empat.

Kemenkeu RI. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta.

Kemenkeu RI. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jakarta.

Kemenkeu RI. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.

Kemenkeu RI. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.

Kemenkeu RI. (2012). PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Jakarta.

Kemenkeu RI. (2022). PMK 202/PMK.05/2022 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran. Jakarta.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025a). Panduan PPG Daljab 2025: Transformasi Digital dan Perluasan Akses Pelatihan. https://ppg.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025b). Transformasi Plus: Modernisasi Pelatihan Guru Tahun 2025. https://kemenag.go.id

KemenPAN-RB. (2023). Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi dan Penataan Organisasi Instansi Pemerintah. Kementerian PANRB.

Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.). SAGE Publications.

LKPP. (2018). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP.

LKPP. (2021). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP.

Mahmudi. (2019). Akuntansi sektor publik. UII Press.

Maulana, A., & Pratolo, S. (2021). Pengelolaan keuangan sekolah berbasis akuntabilitas dan transparansi. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 9(1), 12–25.

https://doi.org/10.21831/jamp.v9i1.35679

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.

Prasetyanto, D., & Pratolo, S. (2022). Implementasi aplikasi sistem informasi keuangan dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas tata kelola. Jurnal Sistem Informasi Publik, 5(2), 87–102.

Puspitasari, D., & Rakhmawati, M. (2020). Analisis penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan pemerintah berbasis teknologi digital. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 3(2), 145–158*.

Rani, S., Darwanis, D., & Bakar, U. (2018). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 4(1), 66–88.

https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10073

Setyaningrum, D., Wardhani, R., & Rossieta, H. (2017). Good public governance, corruption, and financial performance of local government in Indonesia. International Journal of Public Sector Performance Management, 3(1), 77–102.

https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2017.083524

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development. UNDP Policy Document.

Downloads

90000 Purchase E-book (90000 IDR)

Published

January 1, 2026

Categories

Copyright (c) 2026 Asadel Publisher

License

License

Details about this monograph

Physical Dimensions